Dinas Sosial

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

 

c.  Bidang  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial,  terdiri  atas kelompok  jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial;

2. Sub Koordinator Perlindungan Sosial; dan

3. Sub Koordinator Jaminan Sosial.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan

2. Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Tuna Sosial dan

Korban Perdagangan Orang.

e.  Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan

2. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial. f.  UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

(2) Sekretariat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dipimpin  oleh  seorang

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

 

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin                 oleh  seorang  Kepala  Sub  Bagian  yang  berada  di  bawah  dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

(6) Sub  Koordinator-sub  koordinator  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), bertanggung   jawab   kepada   Kepala   Dinas   melalui   Kepala   Bidang   yang bersangkutan.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara              langsung    kepada    Pejabat    Pimpinan    Tinggi    Pratama,    Pejabat Administrator,   atau  Pejabat  Pengawas  yang  memiliki  keterkaitan  dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

(8) Bagan   susunan Organisasi   Dinas   Sosial   sebagaimana   tercantum   dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.