TEMANGGUNG – Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Temanggung, Setyo Sumaryanto, melakukan rangkaian silaturahmi ke empat kecamatan, yakni Kandangan, Jumo, Ngadirejo, dan Bansari pada Kamis (5/3/2026). Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi program "Kecamatan Berdaya" melalui optimalisasi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

Di Kecamatan Kandangan, bersama TKSK Kandangan Isna Suciatiningsih dan Koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial IPSM Kabupaten Temanggung Mujamal diterima langsung oleh Camat Kandangan, Januri. 

Setyo Sumaryanto menegaskan bahwa Puskesos harus menjadi solusi konkret bagi persoalan sosial di tingkat akar rumput.

"Puskesos ini adalah garda terdepan kita. Kami ingin layanan sosial satu pintu ini benar-benar hadir untuk melayani warga rentan secara cepat. Puskesos harus menjadi inkubator yang merangkul mereka yang lemah dan menguatkan mereka yang punya potensi melalui data yang akurat dan transparan," ujar Setyo Sumaryanto dalam statement-nya.

Saat bertemu Camat Jumo, Sigit Aryono, pembahasan berfokus pada pentingnya kolaborasi lintas sektor. Sigit menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini. "Kami sangat mengapresiasi langkah IPSM. Koordinasi yang kuat adalah kunci agar program Puskesos ini tidak hanya sekadar nama, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tutur Sigit Aryono.

Sementara itu, Camat Ngadirejo, Muhammad Setyo Nusantoro, menginformasikan bahwa wilayahnya telah siap mengimplementasikan program tersebut. Terdapat empat desa (Karanggedong, Petirejo, Munggangsari, dan Dlimoyo) yang diproyeksikan segera memiliki Puskesos.

Dukungan serupa datang dari Camat Bansari, Ika Utami. Ia mendorong percepatan program "Satu Desa Satu PSM". "Kami mendukung penuh langkah ini. Ke depan, PSM akan kami undang dalam pertemuan dengan seluruh kepala desa se-Kecamatan Bansari untuk sosialisasi lebih detail. Kami ingin koordinasi ini berkelanjutan," tegas Ika Utami.

Langkah konkret ini diharapkan menjadi titik awal pelembagaan peran relawan PSM di tingkat desa dan kelurahan, guna memastikan tidak ada warga rentan yang luput dari perhatian pemerintah.